UU Terorisme Menurut Mahfud MD Tak Dapat Menjerat Pelaku Hoaks

UU Terorisme Menurut Mahfud MD Tak Dapat Menjerat Pelaku Hoaks – Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD belum juga mendapatkan dalil bila pemeran penyebaran berita bohong atau hoax dijaring memanfaatkan UU perihal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Seperti didapati, wawasan itu muncul dari Menko Polhukam Wiranto. Dasarnya, pemeran hoax dianggap jadi peneror warga.

“Saya belum juga mendapatkan dalilnya, saya cari cari teroris itu kan satu aksi kekerasan yang bikin orang takut korbannya, warga umum membahaya jiwa dsb,” kata Mahfud dalam diskusi Aliansi Anak Bangsa untuk Indonesia di Hotel Treva, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/3).

Dalam pandangan Mahfud, baik tindak pidana terorisme atau tindak pidana penebar kebohongan miliki definisinya semasing. Oleh karena itu, bila Wiranto hingga menyebutkan kedua-duanya bisa sama-sama jerat, hal semacam itu mesti dikaji kembali lebih mendalam.

“Jika Pak Wiranto team pakar hukumnya mendapatkan pembuat hoax dirasa teroris, ya silahkan. Jika saya udah mencari di pengertian terorisme, itu tak ada hoax itu dapat di kaitkan ke situ, namun jika hoax itu beresiko, iya. Hukumannya dapat 10 tahun penjara,” tegas Mahfud.

Awal mulanya, Wiranto memiliki pendapat korelasi pada pidana hoax serta teroris, bisa dijaring kasus terorisme. Menurutnya, hoax jadi kelompok ultimatum ketakutan yang meneror publik. Masalah ini, dirasakan sama dengan teroris yang menyebabkan dampak mirip.

“Di Undang-Undang ITE, pidananya ada. Namun saya terangkan barusan hoax ini kan meneror warga. Terorisme ada fisik serta nonfisik. Terorisme kan menyebabkan ketakutan di warga. Jika warga diancam dengan hoax untuk takut ada ke TPS, itu udah ultimatum, itu udah terorisme. Karena itu pasti kita Undang-Undang Terorisme,” jelas Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2019.

Tetapi selanjutnya Wiranto mengemukakan kalau kritikan itu baru hanya wawasan. Bila hal semacam itu tak di setujui karena itu dapat dicari pilihan lainnya. “Itu kan wawasan saya. Sebab jika udah hoax ya udah bikin ketakutan warga jadi takut ke TPS. Ini udah meneror warga, ultimatum warga,” tukasnya di Depok, Kamis (21/3).

Ia mengatakan, bila warga udah terasa takut karena ada hoax tunjukkan berita bohong udah mengintimidasi serta mendesak. Hal semacam itu dianggap jadi sisi dari terorisme pada warga.

“Namanya ultimatum, udah meneror warga, jika udah meneror kan itu tindak terorisme,” tukasnya.

Wiranto mengutamakan kembali kalau ide aplikasi UU Teroris untuk penebar hoax baru hanya wawasan yang akan dikaji lebih dalam. Pihaknya ajak untuk pelajari lebih jauh apa penebar hoaks dapat dimasukan ke UU Terorisme.

“Ini tidak perlu diributkan, kita uji dalam UU (terorisme) apa dapat dimasukkan atau mungkin tidak,” tegasnya.