Qanun Poligami Tak Sesuai Dengan Kondisi Ekonomi Aceh

Qanun Poligami Tak Sesuai Dengan Kondisi Ekonomi Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berubah menjadi bahan percakapan sekian waktu ini. Perihal itu sebab langkah parlemen yg sedang mengkaji ketentuan keluarga yg di dalamnya memperbolehkan poligami.

Propinsi Aceh sendiri adalah satu diantara lokasi yg perkembangan ekonominya masih termasuk lamban. Bahkan juga, angka perkembangan ekonomi Aceh saja masih dibawah rata-rata perkembangan ekonomi nasional.

Mencuplik data Tubuh Pusat Statistik (BPS) Minggu (7/7/2019) Aceh menuliskan perkembangan ekonomi sebesar 4, 61% selama 2018. Angka itu lebih rendah ketimbang perkembangan ekonomi nasional yg sentuh 5, 1%.

Pada 10 propinsi di Pulau Sumatera, Aceh jadi masuk ke 5 propinsi dengan perkembangan ekonomi yg rendah. Sumatera Selatan berubah menjadi propinsi paling maju ekonominya dengan angka perkembangan sebesar 6, 04%.

Ditengah-tengah perekonomian yg cukup lamban itu, malahan DPRA sedang mengkaji ketentuan untuk memperkenankan poligami buat orang, bukan memajukan kesejahteraan ekonomi yang pasti masih kurang.

DPRA beralasan saat ini ramai dikerjakan nikah siri oleh beberapa pihak yg lakukan poligami. Nikah siri membuat pertanggungjawaban pria pada istri-istri serta anak-anaknya lemah.

” Dengan ramai berlangsungnya kawin siri ini, pertanggungjawaban terhadap Tuhan atau anak yg dilahirkan ini kan lemah. Jadi kita setuju mengendalikan, toh jika kita gak mengatur kan kawin begitu, ” jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif.