Perbuatan Asusila Mencabuli Seorang Wanita Yang Anggota PPK RM Nufrianto Aris Munandar Diamankan Polisi

Perbuatan Asusila Mencabuli Seorang Wanita Yang Anggota PPK RM Nufrianto Aris Munandar Diamankan Polisi – Anggota KPU Kota Yogyakarta, RM Nufrianto Aris Munandar, disingkirkan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). Dia dapat di buktikan melakukan perbuatan asusila yakni mencabuli seseorang wanita yang anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK).

Perkara itu berasal kala wanita itu menumpang mobil Nufrianto pada kurang lebih April 2018. Mendadak saja, Nufrianto mencium paksa wanita berulang-kali. Bukan sekedar itu, Nufrianto memaksa melepas celana korban sampai ikat pinggang korban putus.

Korban yg terasa harga dianya dihinakan serta dicemarkan, memberikan laporan perkara itu ke pimpinan KPU Kota Yogyakarta. Perkara ini lalu bersumber ke DKPP.

“Menjatuhkan sangsi pemberhentian masih terhadap Teradu R Nufrianto Aris Munandar bertindak sebagai Anggota KPU Kota Yogyakarta putusan dibacakan,” demikian lansir DKPP dalam situsnya, Kamis (11/4/2019).

Putusan itu dibacakan pada Rabu (10/4) tempo hari dengan ketua majelis Harjono. Dalam sidang DKPP, Nufrianto membetulkan dianya sempat mengharap mencium korban jadi bentuk perasaan simpati terhadap korban jadi single parent yg berusaha untuk menghidupi anak putri serta orang tuanya.

Nufrianto pun membetulkan, sempat memaksa korban terkait tubuh, sampai ikat pinggang korban putus serta kancing pakaian terlepas.

“Perbuatan Teradu begitu merendahkan martabat kemanusian wanita yg selayaknya dilindungi dari perbuatan kekerasan baik fisik atau mental,” kata Ketua DKPP, Harjono.

Nufrianto, menurut DKPP, malahan memakai serta memakai peluang atas rekanan kuasa jadi atasan untuk mengelabui korban dalam penuhi nafsu birahinya dengan beberapa cara menantang hukum berwujud perbuatan pelecehan serta kekerasan seksual yg begitu merendahkan kehormatan serta martabat penyelenggara pemilu.

“Teradu dapat di buktikan melanggar Klausal 6 ayat (3) huruf c serta huruf f juncto Klausal 12 huruf a serta b, juncto Klausal 15 huruf a serta d Ketentuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomer 2 tahun 2017 perihal Kode Etik serta Petunjuk Tingkah laku Penyelenggara Pemilu. Dengan begitu dalil aduan Pengadu dapat di buktikan serta jawaban Teradu tak memberikan keyakinan DKPP,” pungkas Harjono.