Pemecatan Polisi Yang Gay Karena HAM Ada Batasnya

Pemecatan Polisi Yang Gay Karena HAM Ada Batasnya – Anggota kepolisian berinisial TT di Jawa Tengah dicoret sebab punyai tujuan seksual sama-sama tipe. Pemecatan itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang namun tidak diterima. Ini memperlihatkan Hak Asasi Manusia (HAM) ada batasnya.

” Dengan konstitusional, UUD 1945 memberi agunan kalau tiap orang punya hak untuk kerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yg adil serta pantas dalam interaksi kerja. Selanjutnya, dalam jalankan hak serta kebebasannya, tiap orang patuh terhadap penentuan yg diputuskan dengan undang-undang, sesuai sama Clausal 28J ayat (2) UUD 1945, ” kata pakar hukum tata negara Dr Jimmy Usfunan.

Di perkara TT, kebebasan ia dibatasi oleh beberapa prasyarat oleh ketentuan yg berlaku. Clausal 21 ayat (1) UU Nomer 2 Tahun 2002 terkait Polri di sebutkan :

Untuk diangkat jadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seseorang calon mesti penuhi prasyarat setidaknya sebagaimana berikut :

a. masyarakat negara Indonesia ;
b. beriman serta bertakwa terhadap Tuhan Yg Maha Esa ;
c. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pancasila serta Undang-Undang Basic Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; d. berpendidikan terendah Sekolah Menengah Umum atau yg sederajat ;
e. berusia terendah 18 tahun ;
f. sehat jasmani serta rohani ;
g. tak pernah dipidana sebab lakukan satu kejahatan ;
h. berwibawa, jujur, adil, serta berkepribadian tdk tercela ; serta
i. lulus pendidikan serta kursus pembentukan anggota kepolisian.

” Walaupun ini adalah kriteria calon anggota Polri, tetapi bukan bermakna prasyarat itu miliki sifat einmalig atau cuma berlaku pada waktu itu saja. Lantaran, prasyarat itu bisa diidentifikasi jadi prasyarat resmi serta materiil, ” tutur pengajar Kampus Udayana, Bali itu.

Prasyarat resmi itu seperti, berpendidikan terendah SMA sampai tak pernah dipidana sebab kejahatan. Pemanfaatan prasyarat resmi berlaku 1 kali, pada waktu pengecekan berkas jadi calon anggota kepolisian. Dan prasyarat materiil, seperti WNI, beriman serta bertakwa, setia terhadap NKRI, berwibawa, jujur, adil serta berkepribadian tdk tercela.

” Tdk berlaku pada saat pendaftaran, tetapi jadikan petunjuk dalam batasi tabiat serta jadi penilaian selanjutnya disaat seorang menyandang status jadi anggota Polri. Hingga ada batasan akhlak untuk anggota Polri dalam berperilaku yg perlu ataukah tidak perlu, ” tutur Jimmy.

Oleh karena itu, menurut Jimmy, penilaian perlu ataukah tidak perlu atau berkepribadian tercela, adalah ‘otonomi’ dari buat instansi Polri dalam menerjemahkan serta menindak tindakan anggotanya yg dirasa tdk etis.

” Karena itu, perkara pemecatan Anggota kepolisian berinisial TT di Jawa Tengah, adalah satu ketentuan yang perlu dihormati oleh warga, lantaran penilaian pelanggaran budaya profesi adalah ‘otonomi’ semasing instansi. Namun, dengan konstitusional, konsisten diberi ruangan buat TT untuk lakukan tuntutan ke pengadilan, ” pungkas Jimmy.