Gubernur NTT Akan Tutup Pulau Komodo Selama Satu Tahun

Gubernur NTT Akan Tutup Pulau Komodo Selama Satu Tahun  – Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya membuka nada sehubungan gagasan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat tutup Taman Nasional Komodo sepanjang setahun untuk wisatawan. Siti menyatakan, Viktor mesti berkonsultasi dengan pemerintah pusat lebih dahulu sebelum tutup area itu.

Seperti didapati, Viktor Bungtilu Laiskodat pingin tutup Taman Nasional Komodo sepanjang setahun lantaran pertimbangan budi daya rusa.

“Pemerintah daerah mesti konsul serta mesti dalam koridor masalah yang dikerjakan oleh Dirjen Konservasi,” kata Siti di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/1).

Bekas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem ini tekankan untuk lakukan perbaikan tata kelola konservasi di Taman Nasional Komodo, beberapa pihak mesti dilibatkan. Yaitu Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam serta Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan.

Menurut UU No. 5 tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam serta Ekosistemnya, UU No. 23 tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, PP No. 28 tahun 2011 terkait Penyelenggaraan Area Suaka Alam serta Area Pelestarian Alam, mengamanatkan pengendalian taman nasional terhadap balai besar atau balai satu tingkat Eselon II atau III dibawah Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan. Demikian pula amanat dalam

Perpres No. 16 tahun 2015 terkait Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan, Aturan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 terkait Organisasi serta Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan, Aturan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan No. P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 terkait Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis Taman Nasional.

“Masalah terkait konservasi menurut UU Kehutanan, UU Konservasi, UU Pemda serta Aturan Pemerintah terkait pembagian masalah, itu konservasi itu masalah pemerintah pusat,” kata Siti.

Ia menuturkan, penutupan satu taman nasional bisa saja dengan pertimbangan ilmiah atau atas keadaan privat, umpamanya berlangsung erupsi gunung berapi serta keadaan cuaca ekstrim hingga pendakian ditutup sesaat. Seperti yang berlangsung di TN Gunung Rinjani, TN Gunung Merapi, TN Bromo Tengger Semeru.

Siti memberi tambahan, ia telah mengharap Direktorat Jenderal KSDAE KLHK untuk menghimpun semua kabar di lapangan berkenaan fakta fundamental gagasan penutupan Taman Nasional Komodo. Selesai dapatkan data-data, pihaknya langsung lakukan pengamatan mendalam.

“Selekasnya selesai data disatukan, pemda propinsi NTT kita undang serta kita carikan jalan keluarnya, yang utama tujuan pemdanya kita raih,” kata Siti.