Gubernur Aceh Melangkahkan Kaki Menuju Ke Rumah Tahanan

Gubernur Aceh Melangkahkan Kaki Menuju Ke Rumah Tahanan – Senyum Irwandi Yusuf sedikit tersungging selagi menuturkan tiada hukum cambuk untuk seorang yg bisa di buktikan kerjakan tindak pidana korupsi di Aceh. Sejurus selanjutnya, Gubernur Aceh itu melangkahkan kaki menuju ke mobil yg mengantarnya ke rumah tahanan (rutan).

” Tiada hukum cambuk, ” kata Irwandi waktu ditahan KPK pada Rabu (4/7) larut malam. Hukuman cambuk memanglah sama juga dengan Aceh yg menterapkan hukum syariat Islam atau qanun. Tapi sayangnya, tiada satupun qanun yg mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Dipandang dari web site Pemprov Aceh, acehprov. go. id, ada 13 qanun yg ter-list. Qanun itu mengatur beberapa hal, dari hukum acara jinayat atau pidana dalam Islam sampai masalah minuman keras dan perzinaan. Acap kali, hukumannya merupakan dicambuk di muka khalayak.

Menurut aktivis antikorupsi Aceh, Mahmudin, pemahaman pengaturan qanun mengenai korupsi telah terlihat mulai sejak 2014. Tapi sampai waktu ini qanun tidak kunjung terwujud.

Mahmudin ada beberapa pembicaraan yg terlihat dalam bahasan qanun itu. Tapi ada satu dugaan Mahmudin yg sebagai Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) itu mengenai argumen qanun tidak jua disahkan. Apakah itu?

” Dikarenakan yg terperdaya masalah korupsi kan mereka (beberapa petinggi). Maka mereka istilahnya bikin hukuman untuk menghukum diri mereka sendiri, ” kata Mahmudin.

Dugaan akal-akalan beberapa petinggi Aceh dimulai dengan legislatif sampai eksekutif bab qanun korupsi yg dikemukakan Mahmudin cukup dapat diterima akal. Hingga, Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiry mohon supaya Irwandi atau siapa-siapa saja warga Aceh yg tersangkut korupsi untuk dipotong tangannya.

” Walaupun yg orang Serambi Mekah, KPK tidak butuh segan-segan dikarenakan tidak seluruhnya orang Serambi Mekah saleh, yg jahat. seandainya ada bukti tangkap, jangan sampai serta potong saja tangannya, agar maka pelajaran untuk orang berbeda, ” kata Muslim.

Nada pro supaya qanun itu disahkan juga diserukan kelompok akademisi. Diantaranya adalah dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Kampus Andalas Feri Amsari. Dia aplikasi qanun di Aceh menyeluruh, tentang korupsi.

” Menurutku menarik (pemahaman qanun korupsi) menjadi efek kapok. Jangan lantas qanun untuk zina dan seterusnya ada, namun untuk korupsi tak, ” kata Feri.

Disamping itu, kelompok akademisi memberikannya pandangan berlainan adalah dari guru besar hukum dari Kampus Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji. Terputus dari belum pula terdapatnya qanun yg mengatur tindak pidana korupsi, Prof Anto–panggilan akrab Indriyanto–menilai Undang-Undang Nomer 31 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dimaksud UU Tipikor telah cukup untuk memidanakan seseorang pemeran korupsi.

” Meskipun ada kekhususan regulasi di Aceh, seharusnya UU Tipikor konsisten menjadi regulasi sendiri, bukan hanya qanun (kalau kedepannya nyata-nyata dirapikan serta disahkan) mau pun dalam konteks unifikasi serta kodifikasi hukum pidana yg konsisten terdapatnya delik teristimewa tindak pidana, ” kata Prof Anto.

Bagaimanapun juga, penegak hukum yg waktu ini Irwandi dan yg waktu ini telah berstatus menjadi tersangka merupakan KPK. Instansi antikorupsi itu pasti tunduk pada hukum positif yg berlaku di Indonesia, terlebih untuk KPK merupakan UU Tipikor.

” KPK berwenang masalah dugaan korupsi memanfaatkan UU Tindak Pidana Korupsi. Walaupun ada ketentuan pidana berbeda di Aceh, kami tak berwenang (untuk menerapkannya), ” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.